large image
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Dra.Hj.Heni Anita Susila,M.Pd
NIP. 19680225 199303 2 005
SEKILAS KAMPUNG KB
SEKILAS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PENGUMUMAN
AGENDA
PUSAT UNDUHAN
Klik Gambar di Bawah ini
LINK TERKAIT


“ KAMPUNG KB SATU UPAYA PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA CILEGON DARI PINGGIRAN “
Kategori Berita | Diposting pada : 2018-05-11 -|- 02:59:00 oleh Admin
Bagikan Artikel ini :

Kampung KB  merupakan wujud dari pelaksanaan agenda Unggulan “ DP3AKB Juara “, yaitu membangun Cilegon dari pinggiran dengan memperkuat Rukun Warga (RW). Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengimplementasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara paripurna di lapangan dan memberikan Dampak terhadap peningkatan IPM Kota Cilegon diwilayah capaian program yang masih rendah,  kendatipun trend pencapaian IPM kota Cilegon menunjukan kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2014,  IPM, 71,57, tahun 2015, 71,01 dan 72,04 pada tahun 2016 diatas rata-rata propinsi Banten. Namun tetap dalam pemerataan capaian pembangunan intervensi kegiatan dan Program di wilayah Legokan (capaian rendah) menjadi prioritas Program kampung KB   Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat Wilayah Kampung KB.


Saat  ini jumlah Kampung KB yang telah di bentuk  di Kota Cilegon, sebanyak 9 (sembilan) kampung KB di 8 (Delapan) Kecamatan, 9 Rukun Warga (RW) , 41 Rukun Tetangga, dan 5.774 KK, 3.258 Pasangan Usia Subur (PUS) dan merupakan sasaran peningkatan kesejahteraan Penduduk di wilayah Kampung KB, dimana wilayah tersebut termasuk kriteria dari pembentukan kampung KB


Program Kampung KB sebagai salah satu solusi peningkatan IPM. Jika program Kampung KB ini dilaksanakan dengan Baik sudah barang tentu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM di Kota Cilegon khususnya di wilayah yang capaian nya masih rendah. IPM  diperjelas oleh tiga hal pokok yaitu pendidikan kesehatan dan tingkat daya beli masyarakat atau kesejahteraannya, dan upaya upaya tersebut secara terintegrasi dan laksanakan oleh  Dinas/Instansi terkait  dalam program Kampung KB,  sebagai ilustrasi sederhana “Kalau penduduk banyak yang ekonominya lemah, lapangan pekerjaan susah pada akhirnya bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat menjadi bermasalah, Selain itu, adanya keluarga dengan tingkat ekonomi lemah namun memiliki anak yang banyak otomatis mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memberi pendidikan dan kesehatan yang baik. Dengan demikian otomatis daya beli atau tingkat kesejahteraan keluarga tersebut juga bermasalah.


Dengan demikian, program keluarga berencana, programKampung KB bisa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.


Kampung KB juga merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru Program KB dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” serta luput dari perhatian pemerintah.


Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.


Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.


Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.


Dimana Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.


Kampung  KB  merupakan  Satuan  wilayah  setingkat  RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.


Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.  Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.


Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.


Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.


Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.


Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.


Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk  memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan.


 


By@noval Dari berbagai sumber



List Berita Lainnya
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana menurut pendapat anda tentang layanan di website ini?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA